Jumat, 24 April 2015

Nasional

Menguji Taji Pidato Jokowi

Jumat, 24 April 2015 | 13.32

Pidato Presiden Joko Widodo soal usangnya pandangan tentang ketergantungan ekonomi dunia pada Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), dan Asian Development Bank (ADB) cukup menarik diamati.

Pernyataan Presiden bisa dimaknai sebagai upaya Indonesia untuk mencari kekuatan penyeimbang Amerika Serikat, demi menopang perekonomian. Di sisi lain, Indonesia juga belum bisa benar-benar lepas dari kekuatan Negeri Paman Sam itu.

Mengapa kita katakan demikian? Sebab, narasi politik Indonesia di dunia internasional adalah bebas aktif. Dalam kerangka itu, jelas Indonesia tidak bisa serta merta condong ke sebuah kekuatan poros tertentu.

Belum lagi, Indonesia masih membutuhkan berbagai sokongan untuk mengurai permasalahan dalam negeri. Koordinator Tim Ahli Perekonomian Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, menyebut pidato Jokowi itu untuk mengingatkan bahwa lembaga pembiayaan berskala internasional lebih banyak diperlukan. Jadi, tidak melulu harus bergantung kepada ADB, World Bank, dan IMF.

"Kita membutuhkan macam-macam lembaga keuangan internasional untuk mengurangi kemiskinan dan masalah lainnya," kata Sofjan, ketika dihubungi, Kamis 23 April 2015.

Memang, meski muatan pidatonya cukup keras, namun pilihan kalimat mantan Wali Kota Solo itu cukup taktis. Presiden sama sekali tidak menyebut nama negara. Termasuk, Jokowi tidak secara eksplisit menunjuk Amerika Serikat (AS) dalam pidatonya. Dia hanya mengatakan, "dominasi negara tertentu."

"Kami mendesak reformasi arsitektur keuangan global dunia dengan tujuan untuk menghindari dominasi negara tertentu," kata Jokowi, dalam pidato pembukaan KTT Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta Convention Center.

Namun, masyarakat awam pun agaknya tahu, kalau negara yang mendominasi dunia saat ini adalah Amerika. Dengan kekuatan militer dan ekonominya, Amerika Serikat (AS) cukup leluasa memberikan pengaruh ke negara lain. Itu makanya, kita sering sebut mereka sebagai negara Adidaya.

AS juga memiliki kekuatan kendali atas Bank Dunia dan ADB. Di regional Asia, menurut laporan Reuters, AS dan Jepang memiliki dana setidaknya US$164 miliar di ADB.

Pada akhir 2013, pinjaman negara-negara ke ADB mencapai US$21,02 miliar atau lebih dari Rp253 triliun. China memiliki 6,5 persen saham di ADB, sedangkan Jepang dan AS masing-masing 15,6 persen.

Wajar bila dalam pidatonya, Presiden mendesak adanya reformasi arsitektur keuangan dunia. Dan, menyerukan agar negara di Asia-Afrika tidak lagi hanya bergantung pada tiga institusi keuangan yang puluhan tahun ini "mendikte" ekonomi negara-negara berkembang.

Tak ikut poros

Pidato Presiden menjadi lebih menarik. Sebab, pada saat yang sama, negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, China, te‌lah menginisiasi terbentuknya lembaga keuangan baru, yakni Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Bank yang telah mengantongi komitmen dari 57 negara (termasuk sekutu AS) itu, siap didirikan pada akhir tahun ini. Bank tersebut akan digunakan untuk memberikan pendanaan bagi proyek infrastruktur, khususnya di kawasan Asia.

Namun, jangankan secara lugas menyebut, sekadar menyinggung AIIB pun tidak. Lagi-lagi, Presiden memilih kalimat lembut sepeti, "untuk membentuk tatanan ekonomi baru" dalam pidatonya.

Padahal, Indonesia juga telah turut serta menandatangani komitmen pendirian AIIB. Dalam konteks pidato tersebut, tak salah bila muncul dugaan Indonesia akan bergabung ke poros China.

"Jangan memaknai yang seperti itu, Indonesia tidak poros-porosan. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Kalaupun masuk menjadi founding member AIIB, jangan dianggap sebagai poros-porosan, karena Italia juga masuk," kata Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Yuri Thamrin.

Yuri mengungkapkan, AIIB murni terkait besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur Asia-Pasifik mencapai US$8,3 triliun.

"Kebutuhan dana infrastruktur itu besar sekali. Pasti tidak bisa dipenuhi oleh bank-bank yang ada saat ini," ungkapnya.

Sekilas AIIB

Seperti yang sudah sering kita bahas, institusi keuangan AIIB merupakan bakal kekuatan baru ekonomi dunia. Negara-negara dari lima benua (Asia, Oseania, Amerika Latin, Eropa dan Afrika) telah menyatakan diri untuk bergabung sebagai founding member.

Rusia, Israel, Swedia, Afrika Selatan, Portugal, Polandia, Azerbaijan, dan Islandia tercatat menjadi negara pendiri. Menurut data Kementerian Keuangan China, ada 57 negara yang bergabung.

Yang menarik, meski Amerika Serikat terang-terangan menentang AIIB, para sekutunya seperti Inggris, Jerman, Perancis justru lebih dulu menyatakan komitmen dukungan. Jepang juga merupakan negara di Asia yang enggan bergabung ke AIIB.

Modal awal AIIB dikatakan mencapai US$50 miliar. Dan, jumlah itu akan ditingkatkan hingga US$100 miliar. AIIB digunakan untuk pendanaan pembangunan jalan, kereta api, bandara, dan proyek infrastruktur lainnya di Asia.

Tanggapan pengusaha

Berdirinya AIIB, dan turut terlibatnya Indonesia di bank tersebut, cukup diapresiasi oleh kalangan pengusaha. Menurut pandangan pebisnis, Indonesia membutuhkan dukungan berbagai lembaga keuangan internasional.

"Dunia kan tumbuh, berubah. Perdagangan juga berkembang. Jadi, sangat wajar muncul lembaga keuangan baru, seperti yang diprakarsasi Indonesia dan China untuk pembiayaan infrastruktur," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani.

Keberadaan lembaga keuangan di sebuah kawasan, kata dia, mutlak diperlukan. Sebab, lembaga tersebut bisa mencurahkan konsentrasi untuk menyelesaikan masalah keuangan di kawasan itu.

Lembaga pembiayaan internasional seperti ADB, IMF, dan Bank Dunia, mengurusi perekonomian tak hanya di wilayah Asia, tapi juga wilayah-wilayah lainnya seperti Eropa.

"Kita sebagai negara pengiur belum tentu dapat imbal balik. Kalau membuat lembaga baru di kawasan kita, ini akan cocok kepada kita dan manfaatnya akan lebih terasa. Kalau dibangun dari Asia dan manfaatnya untuk Asia dan mereka akan konsentrasi ke Asia
Komentar
 
MORE
  • LIFE & STYLE
  • RAMADHAN
  • NEWS
  • POLITIK