Minggu, 20 Oktober 2013

Artikel Hukum Politik Sejarah

Wangsit Sawito untuk Kudeta Soeharto

Minggu, 20 Oktober 2013 | 23.38
Jakarta — RM Sawito Kartowibowo cuma pegawai tinggi Departemen Pertanian kelahiran Blitar, 6 Maret 1932. Tapi dia sempat menghebohkan Indonesia karena pada 1976  mengaku terima  wangsit bahwa kehidupan politik negara perlu diperbaiki. Guna menyampaikan wangsit gaib  yang diterimanya itu, Sawito lalu mendekati sejumlah tokoh penting politik maupun agama.

Mereka itu Proklamator Mohammad Hatta; Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Hamka; Ketua Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI) Kardinal Yustinus Darmoyuwono; Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) T.B. Simatupang; Ketua Umum Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan Indonesia R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo yang juga mantan Kapolri pertama dan kebetulan mertua Sawito.

Sawito meminta dukungan mereka untuk menandatangani lima pernyataan yang telah dia persiapkan lebih dahulu. Luar biasa semua tokoh itu setuju menandatangani pernyataan tadi. Bahkan Bung Hatta malah menandatangani tiga di antaranya.

Wangsit itu menurut Sawito diperoleh setelah dia bermeditasi di Gunung Muria. Konon, menurut wangsit ini, Sawito dimandati menyampaikan pesan kepada Presiden Soeharto, agar menyerahkan kekuasaan secara damai kepada Bung Hatta demi menyelamatkan Indonesia.

Karena pesan wangsit ini, Sawito lalu dituduh melakukan gerakan politik menggoyahkan kepemimpinan Presiden Soeharto. Bahkan, dia dituduh berupaya menggulingkan Soeharto dari kekuasaannya, sehingga dituduh subversif.

Alhasil, Sawito diajukan ke pengadilan dan divonis penjara 8 tahun, meski kelak dikurangi jadi 7 tahun. Dalam kasus subversi gaya paranormal ini Sawito dibela pengacara terkenal  Yap Thiam Hien, Abdul Rachman Saleh (kelak menjadi Jaksa Agung, semasa Presiden Gus Dur) dan beberapa pengacara lain.

Kasus Sawito memicu berbagai polemik. Khalayak ramai mempertanyakan, bagaimana mungkin para tokoh nasional dan pemimpin agama kok bisa ya mendukung Sawito?

Apa Mohammad Hatta, Buya Hamka. Kardinal Yustinus Darmoyuwono; Letjen (purn) T.B. Simatupang ; Jendral pol (purn) R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo begitu naif, hingga mudah terpedaya mempercayai pernyataan Sawito tentang wangsit pelimpahan kekuasan itu?

Sejumlah orang yang dekat dengan Bung Hatta, menyatakan Bapak Bangsa dan Proklamator itu konon merasa tertipu oleh Sawito. Juga para penandatangan ang lain sehingga mereka lalu mengeluarkan pernyataan yang berisi pencabutan tanda tangan mereka.

Sebagian orang juga bertanya-tanya, apa mungkin Sawito - orang yang tak pernah dikenal -  bertindak sendiri dan mampu menghubungi tokoh tokoh penting tadi? Mungkinkah ada kekuatan besar yang begitu berwibawa di belakang ‘manuver Sawito” itu?

Semua pertanyaan tadi tidak pernah terungkap tuntas hingga hari ini. Misterinya, mirip Peristiwa Lubang Buaya, Kisah G30S versus Gestok .

Yang pasti tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keppres No. 93/2000, telah memberi abolisi dan merehabilitasi hak-hak Sawito sebagai warga negara Indonesia dan pegawai negeri sipil.

Jika penasaran kaji penelitian David Bourchier dalam Dynamics of Dissent in Indonesia: Sawito and the Phantom Coup, Cornell University,1984. Juga karya Edy Budiarsa dan Hermien Y. Kleden, Wawancara-Sawito Kartowibowo:"Saya Dituduh Mau Jadi Presiden karena Wangsit", PT Grafiti Pers, 1999, Simak Pleidooi R. Sawito Kartowibowo: “Hati Nurani Menuntut” Book Edition1978, Indonesian, Kartowibowo  R. Sawito

Kasus Sawito
Mengenai Kasus Sawito, Sejarahwan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoinesia (LIPI) Asvi Warman Adam, mencatat sebagai berikut:

Tanggal 22 September 1976, tiga hari sebelum Lebaran, pemerintah mengeluarkan pengumuman sangat penting dalam siaran TVRI satu-satunya siaran televisi saat itu. Tiga pejabat, Mensesneg Sudharmono, Jaksa Agung Ali Said dan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) Yoga Sugama menyampaikan bahwa pemerintah telah membongkar upaya penggantian kepala negara secara inkonstitusional.

Dua jam sebelumnya Presiden Soeharto telah mengundang seluruh pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara ke Bina Graha. Ini memperlihatkan bahwa kasus yang dihadapi sangat serius.

Ditemukan dokumen “Jalan Keselamatan” yang ditandatangani Sawito Kartowibowo, M Hatta (proklamator kemerdekaan RI), Justinus Darmojuwono (Kardinal, Ketua Majelis Wali Gereja Indonesia), TB Simatupang (Dewan Gereja-Gereja Indonesia), HAMKA (Ketua Majelis Ulama Indonesia), R Said Sukanto Tjokrodiatmojo (Ketua Umum Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan Indonesia).

Dokumen itu menilai sangat negatif keadaan Indonesia saat itu dan menyerukan kepada masyarakat agar mengambil langkah penyelamatan. Dalam dokumen lain yang dirancang oleh Sawito terdapat “Surat Pelimpahan” tugas dan wewenang Presiden Suharto kepada Dr Mohammad Hatta.

Sawito Kartowibowo (lahir di Blitar 6 Maret 1932) ialah pegawai tinggi Departemen Pertanian yang mengenal Bung Hatta sebagai peserta olahraga senam pernapasan “Orhiba (Olahraga Hidup Baru)”.

Menurut SK Trimurti (hasil wawancara Rukardi, “Gerakan Sawito, Perlawanan Mesianistik terhadap Rezim Orde Baru tahun 1972–1976”,  skripsi pada Jurusan Sejarah Undip Semarang, 2002) Sawito masih kerabat jauh Bung Karno. Nenek Sawito adalah kakak sulung dari kakek Bung Karno.

Para tokoh masyarakat penandatangan dokumen Jalan Keselamatan mengakui melakukan hal itu karena sudah ada sebelumnya tanda tangan Bung Hatta. Mengapa Hatta mau dibujuk oleh Sawito? Apa karena Hatta melihat ini sebagai suatu peluang untuk menyelamatkan negara yang sudah mengalami krisis?

Jelas Hatta bukanlah orang yang mau merebut kekuasaan secara tidak sah. Bahkan dalam sejarah dia tercatat sebagai tokoh yang menolak bergabung dengan PRRI meski dia berbeda pendapat dengan Soekarno. Dia mengkritik Bung Karno dengan menulis surat secara langsung, bukan dengan memberontak.
Sawito dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, dia naik banding dan mengajukan kasasi, tapi tidak dikabulkan. Sawito dibebaskan 20 September 1983. Dalam peninjauan kembali yang dilakukan pada masa pemerintahan Abdurrachman Wahid, melalui Keputusan Presiden No 93 Tahun 2000, Sawito diberi abolisi dan rehabilitasi.

Bagaimana dengan Hatta dan tokoh masyarakat lain? Mereka tak dikenai hukuman. Hatta menulis kepada Presiden Soeharto bahwa dia mau menandatangani Jalan Keselamatan itu karena “isinya mempertahankan Pancasila” dan bukan untuk disiarkan kepada khalayak.

Dokumen Sawito itu tidak berarti, tetapi malah diberi “bobot” oleh pemerintah. Namun surat Hatta itu dianggap tidak cukup oleh penguasa. Emil Salim berusaha menjembatani antara Presiden Soeharto dengan Bung Hatta. (Tetapi) Rancangan yang dibawa Emil Salim yang memuji-muji Orde Baru, dicoret oleh Hatta.

Namun Hatta bersedia menandatangani tiga pernyataan yang salah satunya berbunyi, “Saya menyesalkan perbuatan yang telah menyalahgunakan tanda tangan saya untuk maksud-maksud jahat yang tidak bertanggung jawab, yang akan menggunakan naskah yang saya tanda tangani itu untuk melakukan tindakan-tindakan inkonstitusionil. Sebagai orang yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, saya tidak dapat membenarkan dan sebagaimana biasa menentang perbuatan-perbuatan yang inkonstitusionil itu.”

Hatta tetap konsisten sampai akhir hayatnya.
Demikianlah catatan Asvi Warman Adam.

Dhia Prekasha Yoedha / Aktual.co
Komentar
 
MORE
  • LIFE & STYLE
  • RAMADHAN
  • NEWS
  • POLITIK